Tuesday, August 7, 2018

Terkait Bansos Hibah 2018, Kantor Gubernur Banten Digeruduk LSM

MITRAPOL.com – Kantor Gubernur Banten yang berada di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No. 1, Sukajaya, Curug, Sukajaya, Curug, Kota Serang. Digeruduk demonstrasi massa gabungan 7 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terhimpun di Lembaga Kajian Bersama, Selasa (7/8).


Aksi unjuk rasa tersebut menurut salah satu kordinator aksi, Solihin Kayat Ketua LSM Dinamika Provinsi Banten menjelaskan kepada MITRAPOL.com, pihaknya meminta Gubernur Banten jangan tutup mata dan telinga soal realisasi dana hibah bansos untuk pondok pesantren tahun 2018.

“Dalam bantuan tersebut telah ditemukan banyak pelanggaran terjadi. Realisasi dana hibah itu telah keluar dari pedoman Permendagri Nomor 13 tahun 2018, perubahan Permendagri ketiga Nomor 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah bansos dari APBD," ungkapnya.

Solihin menduga, pelanggaran yang terjadi terkait dana hibah bansos untuk ratusan Pon-pes yang ada di Kabupaten Lebak ada rekayasa, dan manipulasi data Ijin Operasional (Ijop) Pon-pes yang menjadi syarat mutlak bagi para penerima bantuan. “Dan kami nilai itu sudah ada cacat hukum yang menjurus kepada pidana, karena secara jelas telah melanggar KUHP 264 tentang pemalusan surat atau dokumen otentik," katanya.

Diketahui aksi unjuk rasa itu juga sebagai tindak lanjut hasil audiensi dari ketujuh LSM dengan pihak Biro Kesra Provinsi dan FSPP Provinsi Banten digedung LPTQ pada Rabu, 18 Juli 2018 lalu.

Dalam audiensi itu, pihak LSM mengungkap temuan dan kejanggalan yang terjadi baik ditingkat FSPP Kecamatan maupun Kabupaten Lebak.

Dalam pembahasan audiensi pihak Biro Kesra Provinsi Banten juga telah memaparkan tentang realisasi dana hibah bansos, telah direalisasikan melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP Kabupaten Lebak sebagai pihak yang memverifikasi data/berkas pesantren penerima bantuan dana hibah bansos tahun 2018.

Selain itu Biro Kesra menerangkan bahwa Ijin Operasional adalah syarat sebagai penerima bantuan dana hibah bansos tahun 2018, serta membantah apabila ada pemotongan bantuan diluar tanggung jawab pihaknya.

Pemberian dana hibah bansos yang merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan pemberdayaan dilingkungan Pon-pes dan difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menopang perekonomian didalam pesantren tersebut.

Namun faktanya, beragam persoalan ditubuh FSPP Lebak dinilai banyak kekurangan, sehingga memicu reaksi dari berbagai aktivis LSM yang peduli dan menyayangkan jika realisasi bantuan telah dilakukan secara cacat hukum dan syarat bermasalah.



Banyaknya persoalan tersebut tentu saja telah menampar wajah Pemda Lebak sekaligus dapat merusak citra, nama baik pondok pesantren yang merupakan salah satu sarana pendidikan agama Islam di Kabupaten Lebak.

Reporter : cecep sobari

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: