Wednesday, August 8, 2018

Ratusan Mahasiswa Berorasi Depan Polda Sulsel Tolak Deklarasi #2019gantipresiden

MITRAPOL.com - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Radikalisme (AMAR) menggelar aksi unjukrasa di depan Mako Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Biringkanayya, Makassar, Rabu (08/08/2018) siang.


Adapun aksi ini dilakukan dalam rangka menolak Gerakan Radikalisme #2019GantiPresiden yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Agustus beberapa hari mendatang di Monumen Mandala.

Jendral lapangan, Hasrul Mubarak dalam aksinya mengatakan menolak gerakan radikalisme #2019gantipresiden.

Dalam pantauan MITRAPOL.com, mereka melakukan orasi secara bergantian menggunakan speaker di atas kendaraan roda dua, sebagai panggung orasi. Sambil membentangkan sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan "Menolak Radikalisme Kegiatan 2019 Ganti Presiden".

Adapun tuntutan yang dibawa yakni :

1. Meminta kepada semua pihak agar sama-sama menjaga kondusifitas negeri ini sebagai tanggung jawab bersama

2. Menolak issu gerakan makar yang inkonstitional yang berkedok deklarasi

3. Menyuarakan gerakan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dalam menyambut momentum tahun politik

4. Mendesak kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan kepolisian Resort Kota Makassar agar tidak memberikan ijin terhadap kelompok 2019 ganti presiden yang berencana melaksanakan aksi tanggal 12 Agustus di kota Makassar mendatang.

5. Gerakan tagar dianggap lebih ke aksi inkonstitusional dan bisa memicu konflik di kota Makassar.

6. Mendesak MUI Sulsel agar memberikan himbauan deklarasi 2019 ganti presiden tidak digelar di Makassar, Sulsel.

7. Penggagas 2019 Ganti Presiden di Kota Makassar adalah eks Napi Terorisme sehingga ditakutkan masih terpengaruh paham Radikalisme.

Ditempat yang sama, Ka. SPKT, Kompol H. Muhtar saat menemui para pengunjukrasa menyampaikan bahwa sampai saat ini surat ijin kegiatan 2019 Ganti Presiden yang rencana akan berlangsung di Kota Makassar belum ada.



"Apabila kegiatan Deklarasi 2019 Ganti Presiden akan mempengaruhi situasi Kamtibmas maka Pihak Kepolisian tidak akan mengeluarkan ijinnya," katanya singkat.

Reporter : mir

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: