Thursday, August 9, 2018

Ketua Presidium FPII Laporkan Ketua Dewan Pers ke Polisi

MITRAPOL.com - Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kasihhati resmi melaporkan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pelaporan dilakukan Kasihhati dipicu adanya surat edaran yang berkop surat Dewan Pers dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pers dimana isinya dianggap telah mencemarkan nama baik sejumlah Organisasi Pers, Perusahaan Media dan Wartawan yang tidak masuk dalam konstituen Dewan Pers.



Surat Laporan Polisi No : 1247/K/VIII/2018 Restro Jakarta Pusat yang diterima Kanit III, Acap Atmadja dikeluarkan setelah Kasihhati menceritakan kronologis hingga terjadinya pelaporan tersebut.

“Saya melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE), penghinaan serta pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pers,” jelas Kasihhati usai keluar dari Kantor Polres Jakarta Pusat, Jalan Salemba Raya, Rabu malam (8/8/18).

Menurut dia, Surat Edaran Dewan Pers dengan Nomor Surat 371/DP/K/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 yang berisikan bahwa Organisasi yang dipimpinnya (FPII) merupakan Organisasi abal-abal sudah sangat menghina dan tanpa dasar.

"Ini sudah kita buktikan pada tahun 2017 kita sudah dua kali melakukan aksi damai. Sebelum aksi tanggal 4 Juli 2018 kemarin, FPII sudah jauh sebelumnya menyuarakan hal yang sama. Jadi kita bukan penumpang gelap,” tegas wanita yang akrab dipanggil Bunda ini.

Sebelumnya, FPII bersama sedikitnya 10 organisasi Pers melakukan aksi damai pada tanggal 4 Juli 2018 menuntut dibubarkannya Pengurus Dewan Pers pimpinan Yosep Adi Prasetyo yang dianggap telah menjadi sebab ditangkapnya sejumlah Wartawan akibat kebijakan atau rekomendasi Dewan Pers kepada polisi untuk penggunaan hukum di luar UU Pers.

Polisi kemudian menjerat dan menangkap sejumlah Wartawan dengan penggunaan UU ITE sebagaimana rekomendasi Dewan Pers. Namun malangnya, salah satu Jurnalis media online kemajuan rakyat sekaligus kabiro media cetak Sinar Pagi Baru bernama Muhammad Yusuf  meninggal dunia di tahanan Kejaksaan.

Publik pers pun gempar dan marah
Akibatnya, Dewan Pers pun digugat oleh dua organisasi Pers, yakni SPRI dan PPWI di PN Jakarta Pusat atas tuduhan telah melakukan tindak pidana Perbuatan Melawan Hukum.



Padahal selaku Wartawan, jika terdapat keberatan dalam pemberitaan, maka bisa ditempuh dengan mekanisme penggunaan hak jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 tahun 1999 bukan UU ITE sebagaimana direkomendasikan Dewan Pers. Kini, situasi terbalik, giliran Ketua Dewan Pers yang dilaporkan ke Polisi menggunakan UU ITE.

Reporter : efrizal

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: