Saturday, June 9, 2018

Remaja Mesjid Al Ikhlas dan Masyarakat Pertanyakan Keabsahan Sertfikat Tanah Atas Nama Jhon Ely

MITRAPOL.com - Seluruh Masyarakat Desa Nagori Manik Maraja Kabupaten Simalungun Sumtera Utara mempertanyakan legalitas dari hak seseorang yang bernama Jhon Ely atas sebidang tanah aset desa yang sertifikatnya telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya.



Hal itu sehingga membuat tanah Negara pun telah ikut masuk ke dalam sertifikat tersebut, dimana tanah Negara tersebut selama ini adalah merupakan tanah Desa Nagori Manik Maraja.

Perampasan tanah Negara milik desa ini di perkirakan oleh masyarakat kurang lebih seluas 3500 meter, karena dalam sertifikat yang telah terbit atas nama Jhon Ely yang beralamatkan di Tomang Rawa Kepa nomor 760, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ini seluas 13.903 meter, namun sepengetahuan masyarakat sesungguhnya tanah yang di miliki oleh Jhon Ely hanya seluas 10.000 meter dan ini dapat di terima oleh masyarakat dan para tokoh-tokoh tersebut di atas.

Namun seluas 3.903 meter yang juga masuk ke dalam sertifikat tersebut sehingga aset dari Desa Nagori Manik Maraja pun ikut serta di miliki berdasarkan ukuran luas tanah yang tercantum di sertifikat tersebut, hal ini lah yang sangat membuat masyarakat merasa keberatan.

Rasa keberatan masyarakat ini langsung di sampaikan oleh Eko R. yang juga adalah Ketua Remaja Mesjid Al Ikhlas di Desa Nagori Manik Maraja. “Dasar dari bapak ini meyampaikan rasa keberatan nya di karenakan desakan dari seluruh masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut untuk mempertanyakan legalitas dan dasar dari alas hak tanah yang mesti nya menyertai sebagai persyaratan di terbitkan nya sertifikat,” ungkapnya.

Masih katanya, hal ini pernah di pertanyakan masyarakat ke kantor Camat Sidamanik Kabupaten Simalungun dan pertemuan tersebut di hadiri juga oleh Polsek juga Koramil setempat di kantor Kecamatan, juga hadir pemerintahan Desa Nagori Manik Maraja serta tokoh tokoh yang di tuakan dalam desa tersebut yang lansung di pimpin oleh Camat Sidamanik.

“Ketika berlangsung petemuan itu di pertanyakan lah tentang luas tanah yang di terangkan dalam surat alas dasar hak tanah dari Jhon Ely, namun jawaban dari pihak kecamatan mengatakan kalau di teruskan akan makan waktu yang lama dan sulit mencari berkas nya. Hal ini lah yang membuat masyarakat merasa di tipu oleh surat sertifikat tanah yang di terbitkan BPN Simalungun,” bebernya.

Sementara saat ini, 2 orang Pengacara yang di beri kuasa oleh Jhon Ely yang bernama Jonli Sinaga dan Bambang Edi menerbitkan surat somasi kepada Ketua Remaja Mesjid Al Ikhlas yaitu Eko RS. agar mengosongkan lahan yang di maksud dalam sertifikat tersebut, yang mana selama ini di gunakan untuk tempat pemujaan upacara adat yang di kelola oleh remaja mesjid Al Ikhlas berdasarkan persetujuan Pengulu Nagori Manik Maraja.

Dari keterangan yang berhasil dihimpun mitrapol.com, masyarakat menyatakan bahwa telah pula pernah terjadi beberapa oknum dari TNI datang ke lokasi tersebut mengusir masyarakat yang turut memelihara dan melestarikan tempat sakral menurut masyarakakat desa tetsebut.
Namun sampai saat ini tuntutan masyarakat tidak pernah ada kejelasannya dan bahkan sangat di abaikan oleh Pemkab Simalungun.



Hal ini harus terus mereka perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Karena masyarakat merasa di tindas oleh oknum-oknum yang melakukan suatu konspirasi pemalsuan data tentang keterangan hak atas tanah kepada pribadi yang sangat merugikan Desa Nagori Manik Maraja, bahkan menurut masyarakat Pemerintah Kabupaten Simalungun pun ikut membuat konspirasi pemalsuan data luas tanah yang tertera pada surat sertifikat tersebut.

Reporter : rinaldi pandia

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: