Thursday, May 17, 2018

BPBD Malra Tidak Memiliki Dana Pencegahan Tahun 2018

MITRAPOL.com - Tahun Anggaran 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tenggara tidak terakomodir Dana Mitigasi/Pencegahan untuk menjawab masyarakat yang terkena langsung Bencana di Kabupaten Maluku Tenggara, hal ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Drs. Mohtar Ingratubun, M.Si Senin pagi 14 Mei 2018 di ruang Kerjanya.

Drs.Mohtar Ingratubun M.Si Kepala BPBD Maluku Tenggara

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Tenggara Drs. Mohtar Ingratubun, M.Si menjelaskan bahwa terkait dengan penanganan Kebencanaan ada empat tahap yakni tahap pertama adalah pencegahan dini, yang kedua adalah pencegahan, yang ketiga Kedaruratan dan yang keempat Rehabilitasi/Rekonstruksi.

“Dalam rangka menjawab permasalahan yang terkait denga penanggulangan bencana maka terdapat system penanganan penanggulangan bencana yang terjadi dilapangan maka semestinya harus ada dana siap yang disebut dana mitigasi disamping dana tak terduga untuk menjawab adanya bencana yang terjadi di masyarakat sehingga sebelum ada penanganan lebih lanjut maka terlebih dahulu dana mitigasi ini digunakan untuk kebutuhan awal para korban Bencana,” kata Ingratubun.

Lebih lanjut Ingratubun katakan bahwa ketika ada laporan terkait adanya bencana maka Tim Reaksi Cepat digerakan untuk menginvestigasi bencana tersebut dengan menggunakan Dana Mitigasi tersebut namun kenyataan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara saat proses evaluasi di Provinsi ternyata pos anggaran Mitigasi tidak ada.

“Apabila kita mengharapkan bantuan dari Provinsi maupun Pusat (BNPB) itu pun melalui proses dan mekanisme yang cukup lama karena BPBD Provinsi hanya sebatas pendampingan serta BNPB pun demikian dan penganggaran sering diadakan sharing namun sesungguhnya Dana tak terduga yang ada pada APBD (di Bagian Keuangan Daerah) sudah diberikan untuk mengatasi hal mitigasi kepada masyarakat terkena bencana karena bencana ini terjadi di Daerah,” jelas Ingratubun.

Sedangkan proses penanganan dimulai dari hasil infestigasi Tim Reaksi Cepat (TRC) yang kemudian dijadikan sebagai laporan awal kepada Bupati Maluku Tenggara untuk menerbitkan Surat Pernyataan atas hal kedaruratan bencana yang kemudian disertakan dengan proposal yang disusun berdasarkan hasil investigasi lapangan yang memuat by name and by adreess sebagai bukti yang dijadikan sebagai data pendukung bersifat lampiran untuk disampaikan kepada BPBD Provinsi dan BNPB Pusat.

“Dengan demikian maka Dana yang disebut dengan Dana Mitigasi itu sangat penting untuk kebutuhan Tim Reaksi Cepat bersama Instansi terkait dalam menginvestigasi dan penanganan awal terjadi bencana tersebut dan selama ini kejadian bencana di Ohoi Letman dan Ohoi Dangarat dan Uat Air dan ketika terjadi Bencana maka Pemerintah Daerah dengan dana tak terduga harus lebih awal untuk penangananya karena bencana terjadi di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara,” paparnya.

“Kiranya menjadi perhatian semua pihak dalam mengatasi bencana yang terjadi di daerah ini karena kejadian bencana tidak dapat diketahui oleh siapapun sehingga perlu semua pihak dapat mempersiapkan semua hal terkait dengan bencana,” tutupnya.

Reporter : nor safsafubun

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: