Tuesday, February 13, 2018

John NR Gobay : Degeuwo Sudah di Tetapkan Sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Menteri ESDM RI

MITRAPOL.com - Menanggapi instruksi Gubernur (INGUB) Papua No. 1 Tahun 2011, Ingub ini disikapi secara bijaksana dan manusiawi, oleh Pemda Paniai, dengan tetap melihat Hak Asasi pendulang sebagai manusia yang perlu makan. Hal itu dikatakan John NR Gobay Anggota DPR Papua via WhatsApp kepada mitrapol.com di Meepago, Selasa, (13/02/2018).



"Melihat hak Asasi Pendulang sebagai Manusia yang perlu makan, serta untuk meminimalisir konflik di wilayah jauh terpencil ini, dan menghormati UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang bermimpi membuat membuat orang asli papua menjadi tuan di negeri sendiri," ucapnya.

Berdasarkan itu, masih katanya, Pemda Paniai membentuk tim penertiban, yang terdiri dari, Dinas Pertambangan Paniai, Drs. Paul Kasihiu (Kepala Bidang Data Distamben Paniai), Amos Hehanusa (Kabid Geologi Distamben Paniai), Kapolres Paniai, AKBP Janus Siregar, Danton Brimob, Yosep Zonggonau (Wakil ketua Dewan Adat Paniai) dan lain-lain, yang telah melakukan penertiban dan police line, terhadap aktivitas pendulangan yang tidak memperoleh Ijin dari instansi yang berwenang.

"Tim ini melaksanakan tugasnya selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 22 May sampai dengan 27 May 2011. Setelah selesai melakukan Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan Pertambangan Rakyat di Paniai, Dewan Adat Daerah Paniai dan Tim Penertiban PETI Pemda Paniai, dengan alasan yang telah dibahas dalam bagian terdahulu, dan mengusulkan kepada Bupati Paniai, Agar dapat mengusulkan Lokasi Pendulangan Emas di Kampung Nomouwodide, distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)," jelasnya.

John NR Gobay menambahkan, Melalui surat Nomor: 500/239/SET tanggal 5 September 2011, Bupati Paniai, Naftali Yogi, S Sos. Menyurat Gubernur Papua, dengan perihal Permohonan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang dilampiri dengan peta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Berserta koordinat blok WPR. 

"Karena Pemprov belum menetapkan sebagai WPR, maka saya mengusulkan langsung, dan menghadap ke Menteri ESDM RI di Jakarta, pada tanggal 4 September 2017 belum lama ini, Untuk meminta penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Degeuwo, dan tanggapan Menteri ESDM RI Atas usulan saya, dan pada bulan Oktober 2017 Menteri ESDM RI sudah dan telah menetapkan wilayah seluas 2.540 di Paniai, sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dan sudah masuk dalam Peta Wilayah Pertambangan Pulau Papua WPR itu," terang John NR Gobay.

Menurutnya, bahwa ada tiga titik Sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR), Dan dua (2) titiknya berada wilayah Degeuwo, sehingga saya minta, PT.Madinah Qurataain dan PT.Benliz Pasific, Agar menghormati keputusan Menteri ESDM, dengan tidak masuk kerja atau beraktifitas dan lain lain di wilayah degeuwo, dan harus kalian berdua tahu, bahwa degeuwo sudah ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 

"Saya minta tolong perusahaan sadar, bahwa masyarakat kecil juga perlu dan sangat membutuhkan kehidupan, dan di Degeuwo sana ada anak-anak Papua juga yang berusaha, tolong kasih mereka kesempatan berusaha, sebab sudah cukup lama mereka terus jadi penonton di negeri mereka," tegas John NR Gobay. 

Reporter : ronald karambut


SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: