Tuesday, January 2, 2018

Verifikasi Faktual Pendukung Independen Pilgub Maluku Perlu Dana

MITRAPOL.com - Tahapan Pendaftaran Bakal Calon perseorangan/Independen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Tenggara telah ditutup dan tidak ada yang mendaftarkan sebagai Bakal Calon Perseorangan/Independen sesuai tahapan pendaftaran sehingga dana peruntukannya sudah ditutup. Hal ini dikatakan Ketua KPU Maluku Tenggara ketika dikonfirmasi lewat telepon selulernya saat masih berada di Ambon, Kamis Malam, 28 Desember 2017 lalu.

 Engelbertus Dumatubun

Ketua KPU Maluku Tenggara Engelbertus Dumatubun, SH dalam briefing atau penguatan kapasitas kepada PPK mengharapkan agar setiap PPK dapat memahami apa yang disampaikannya bersama Komisioner lainnya sehingga implementasinya di setiap Kecamatan dapat memberikan hasil yang optimal, objektif tanpa keberpihakan untuk segera dilaporkan ke KPU Maluku Tenggara dan dilanjutkan ke KPU Provinsi Maluku sebagai hasil verifikasi faktual dukungan administrasi paslon Perseorangan/Independen pilgub Maluku nanti.

Dumatubun juga berharap agar tidak ada halangan dalam proses pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan ini sehingga pada tanggal 5 Januari 2018 untuk Kabupaten Maluku Tenggara sudah rampung untuk dilaporkan ke KPU Pusat dan KPU Provinsi Maluku di Ambon.

Sehubungan pelaksanaan Verifikasi Faktual terhadap dukungan Bakal Calon Perseorangan/Independen Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018-2023 atas pasangan Herman Adrian Koedoeboen dan Abdullah Vanath maka untuk pelaksanaan dibutuhkan dana sharing APBD I Provinsi Maluku mengingat Maluku Tenggara termasuk Kabupaten Kepulauan dan kondisi geografis serta cuaca yang sangat riskan dan membutuhkan dana yang signifikan.

Saksikan Videonya Disini

Sementara Paul Beruatwarin saat ditemui mengatakan, bahwa KPU Maluku Tenggara mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Maluku dan mendapatkan bantuan sejumlah Dana sebesar Rp. 543 juta.

“Dan setiap PPK sudah diundang hadir dan baru saja selesai memberikan penguatan kapasitas kepada setiap PPK untuk selanjutnya menyampaikan kepada masing-masing PPS untuk melaksanakan tugas verifikasi faktual dukungan administrasi kepada pasangan Calon perseorangan/Independen secara baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Paul Beruatwarin.

 Paul Beruatwarin

Paul Beruatwarin menambahkan bahwa walaupun tugas verifikasi faktual dukungan administrasi ini akan dilaksanakan oleh setiap PPS di masing-masing Ohoi/Desa atau sebutan lainnya, “namun lalu PPK lepas kontrol terhadap pelaksanaannya, tapi harus selalu melakukan kontrol agar menghasilkan hasil yang optimal, pasti, benar, objektif dan tidak ada keberpihakan,” tegas Paul.

Reporter : nor safsaf

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: