Wednesday, January 3, 2018

Pelaksanaan Pergub di Samsat Medan Utara Diduga Amburadul dan Menyesatkan

MITRAPOL.com – Pelayanan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 89 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Utara dinilai tidak efektif, bahkan terkesan amburadul dan menyesatkan.

Antrian panjang para wajib pajak saat akan mengambil nomor antrian 

Informasi yang diterima MITRAPOL, pelaksanaan amburadul dan menyesatkannya pelayanan petugas Samsat Medan Utara dalam pelaksanaan Pergub tersebut terjadi karena ketidaksiapan sistem dan personil dalam mengantisipasi antusiasme wajib pajak pemilik kendaraan yang ingin melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraannya, terutama pada hari terakhir pelaksanaan Pergub, Jumat (29/12/2017) lalu. Adapun pelaksanaan Pergub berlaku mulai tanggal 15 sampai 29 Desember 2017.

Meski jam pelayanan dan petugas ditambah, banyak masyarakat selaku wajib pajak pemilik kendaraan yang kecewa, karena tidak bisa melunasi kewajibannya terhadap pajak kendaraan dan bea balik nama kepemilikan kendaraan akibat kesalahan petugas dalam memasukkan data kendaraan, sehingga harus dilakukan perbaikan dan mencetak ulang tagihan pembayaran.

Akibatnya, banyak wajib pajak yang tidak bisa menikmati program Keringanan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diberlakukan Gubernur Sumut melalui Pergub No. 89 tersebut.

Selain tidak bisa melakukan pembayaran, banyak juga masyarakat yang sangat kecewa meski sudah berusaha memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang baik, dengan mengantri berjam-jam melewati proses yang berbelit dan membayar pajak kendaraan, namun kasir bank tidak bisa meng-input data pembayaran ke sistem komputer bank.

Terkait banyaknya masyarakat yang kecewa walau sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran di batas akhir pelaksanaan Pergub No.89, KUPT Samsat Medan Utara, Drs. H. Suib Ritonga MAP, yang dihubungi MITRAPOL, Selasa (2/1/2018), tidak berada di kantor. Demikian juga ketika ditelepon, handphone nya tidak aktif.

Sementara Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut melalui Kepala Bidang PKB, Victor Lumbanraja mengatakan, Pergub berlaku dari tanggal 15 hingga 29 Desember 2017. Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 29 Desember 2017, maka tidak berlaku ketentuan sesuai Pergubsu dimaksud.

“Tidak ada keringanan lagi setelah tanggal 29 Desember, aplikasi sudah kembali seperti biasa, keterlambatan pembayaran dikenakan denda,”ujar Victor kepada MITRAPOL di ruang kerjanya, Selasa (2/1).


Mengenai kesalahan pelayanan dilakukan petugas, Victor tidak bisa menjawab dan mengarahkan MITRAPOL menjumpai KUPT Medan Utara sebagai pejabat yang bertanggungjawab di tempat kejadian.

Reporter : tim

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: