Tuesday, January 9, 2018

Kanwil DKI Bersama Kepala Divisi Menandatangani Janji Kerja 2018

MITRAPOL.com - Giat apel deklarasi di awal Tahun 2018 kali ini, sangat berbeda dari tahun sebelumnya, karena Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI, Bambang Sumardiono, berkomitmen di dalam acara menggelar apel deklarasi janji kinerja, yang akan dipimpin secara langsung akan diikuti dengan penandatanganan bersama oleh para Kepala Divisi guna bebas korupsi, kompak tuntas dan berkualitas, yang diselengarakan dilingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Senin (8/1/2018).



“Kanwil Deklarasi Janji Kinerja ini bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan dalam perjalanan berkinerja sepanjang Tahun 2018 ini," ucapnya.

Dikatakannya, kita harus tetap solid dan kompak dalam bekerja, berkinerja dan sesegera mungkin menyelesaikan sisa target 2017 yang masih belum terselesaikan serta melaksanakan target-target di Tahun 2018 dengan tuntas dan berkualitas. Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai tahun politik, karena pada tahun 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu.

"Pesan Menteri Hukum dan HAM kepada Kakanwil saat apel deklarasi janji kinerja meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM agar melaksanakan dan menjaga netralitas serta bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014," katanya.

Indonesia akan menghadapi dua agenda international yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meeting 2018, terkait kedua agenda tersebut mengingat para tamu dan pesertanya adalah warga negara asing, Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya menjadi lokasi kegiatan bertaraf internasional agar pro aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi setempat, guna mendukung suksesnya acara tersebut.

"Untuk terus berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan secara konsisten.Di Tahun 2018 ini diharapkan satuan kerja atau unit pelaksana teknis ada yang berhasil meraih WBK/WBBM ini penting adanya. Karena WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien," paparnya.

Hasil evaluasi Lembaga Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman RI pada Tahun 2017, Layanan publik Kemenkumham berada dalam “Zona Hijau” yang artinya kualitas layanannya sudah cukup bagus. Kualitas tersebut harus kita jaga dan kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi, karena Tahun 2018 Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi pelayanan publik Kementerian kita dengan focus utama pada pelayanan di jajaran pemasyarakatan dan imigrasi. Untuk itu hilangkanlah budaya yang tidak mendukung performa layanan publik diantaranya pungutan liar.

Fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan output, outcome dan impact yang dihasilkan. Bahwa anggaran yang telah diamanahkan kepada kita adalah untuk kesejahteraan rakyat, gunakan anggaran secermat mungkin untuk aktivitas yang berdampak langsung kepada rakyat. Terus merajut karya, mengukir prestasi dan membuat trobosan hingga menghadirkan pembaharuan di Tahun 2018.

“Tak perlu kesangsian dari publik terhadap kinerja kita di masa lampau dijawab dengan kata-kata, namun jadikanlah penyemangat untuk maju dan jawablah dengan kinerja dan karya yang Nyata.” pungkas Bambang Sumardiono.



Dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara optimal dengan memperkokoh e-Governance. Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 ini dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama. Tema dalam kegiatan apel deklarasi janji kinerja Tahun 2018 adalah Kerja Bersama, Tingkatkan Kinerja pada seluruh kesatuan kerja Kanwil DKI.

Reporter : samal

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: