Tuesday, January 2, 2018

Amankan Lahan Sengketa, Pemkot Jaksel Diprotes Warga

MITRAPOL.com - Sebuah surat permintaan pengamanan Walikota Jakarta Selatan kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, beredar. Permohonan pengamanan pada, Rabu (20/12/2017) itu dalam rangka pengembalian batas lahan tanah milik swasta yakni, PT. Bravo Target Selaras (BTS).

Nining Prihatin alias Mega

Pengembalian batas lahan tanah Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) bernomor : 1098/Kebayoran Lama seluas 9.655 meter persegi itu dilakukan setelah adanya surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta bernomor 2483/-1.711.322 pada Minggu, 31 November 2017.

Surat permohonan itu, ditandatangani langsung oleh Walikota Jakarta Selatan yaitu H.Tri Kurniadi, SH, M.Si dan dibenarkan oleh salah seorang Perwira di Polres Metro Jakarta Selatan yang enggan disebutkan identitasnya.

“Iya memang ada permintaan pengamanan dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan guna pengembalian batas lahan ” ujarnya.

Namun kata sumber, pengamanan itu sendiri tidak jadi dilaksanakan karena lokasi lahan yang terletak di Kawasan Jalan Jatayu, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut statusnya masih berperkara.

“tidak jadi karena masih ada laporan soal tanah itu di Polda Metro Jaya ” ucapnya.

Sementara itu, pihak yang bersengketa dengan PT. Bravo Target Selaras yaitu Nining Prihatin alias Mega yang sebagai kuasa tanah milik Hindun Budiarti mengakui bahwa pihaknya lah yang memperkarakan status lahan di Polda Metro Jaya.

“Kita melaporkan Iping Nuryadi, pihak yang mengklaim memiliki tanah sebelum dibeli PT. Bravo Target Selaras. Kita laporkan karena keterangan palsu pada tahun 2016,” jelas Mega kepada mitrapol.com Rabu ( 27/12/2017 )

Dijelaskan Mega, Iping di laporkan karena mengklaim bahwa tanah yang dijualnya itu merupakan miliknya, padahal berdasarkan fakta dan bukti - bukti yang dimiliki lahan itu merupakan milik Hindun yang tak lain milik mertuanya sendiri.

"Iping sendiri sempat melakukan upaya balik nama sertifikat tanah pada Tahun 1997. Hal itu dilakukan karena sebelumnya dia mengaku membeli tanah dari, Johan Hasyim, tetapi saat itu, sertifikat disita oleh BPN Jakarta Selatan, karena diduga palsu ” tegasnya

Mega juga menjelaskan bahwa dokumen penyitaan itu ditandatangani Asisten Ketataprajaan kala itu bulan Oktober tahun 1997. Tapi sayangnya, BPN Jakarta Selatan saat ini mengaku tidak memiliki berita acara penyitaan, karena membantah telah melakukan tindakan itu.

“Ini kan aneh masa bisa hilang. Saya duga ada kongkalikong itu ” sindirnya

Masih kata Mega, yang lebih janggalnya lagi, setelah itu pada Tahun 2006 Iping membuat laporan kehilangan sertifikat di Polsek Cicendo Jawa Barat, dan laporan itu yang menjadi dasar diterbitkannya kembali sertifikat oleh pihak terkait, padahal, sebelumnya sertifikat ditahan BPN, tapi dibilang hilang.

"Lokasi lahan yang tertuang pada sertifikat yang dimiliki Iping juga kerap berubah, awalnya lahan berada Jalan Radio saat sertifikat masih atas nama Andre Halim selaku pemilik awal sebelum Johan. Hingga akhirnya sertifikat dimiliki PT. Bravo, lokasi lahan menjadi terletak di Jalan Jatayu Kebayoran Lama, Jakarta Selatan " terangnya

Mega menilai, sejak awal kepemilikan lahan oleh Iping penuh kejanggalan. Belum lagi, transaksi pembelian lahan antara Iping dengan Johan telah dibatalkan Pengadilan. Hal itu tertuang dalam putusan perkara bernomor : 808/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.

“Sehingga jika PT. Bravo mengaku membeli lahan dari Iping, seharusnya juga batal demi hukum, karena tidak sah transaksi itu, orang dia bukan pemilik lahan. Artinya pengembalian batas lahan itu nggak perlu dilakukan ” pungkasnya

Sementara Sekretaris Camat Kebayoran Lama Khabib Asy'ari dalam keterangannya pada Jum'at (29/12/2017) pukul 13.30 WIB mengatakan bahwa permasalahan tersebut beberapa waktu lalu memang rencananya mau diadakan pengukuran ulang, tetapi ditangguhkan dan kami dari Kecamatan sifatnya menunggu instruksi saja dari Pimpinan kami ditingkat Walikota dan Provinsi.

"Surat rencana pengukuran ulang kami terima kabar tembusan permohonan tersebut sekitar 2 minggu yang lalu, tetapi sampai saat ini kami masih menunggu karena permasalahan tersebut sudah ditangani ditingkat Pemerintah Kota ( Pemkot ), dan mengenai rencana pengukuran ulang lahan ditangguhkan tidak tahu kapan pelaksanaannya" ujar Sekcam.

Surat Permohonan Pengamanan yang diajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang di tandatangani langsung oleh Walikota Jakarta Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, mitrapol.com belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Kelurahan Kebayoran Lama Utara dimana letak lokasi lahan sengketa tersebut berada.


Reporter : tri wibowo

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: