Wednesday, December 6, 2017

Yeremias Sedik : Tidak Benar Pemkab Tambrauw Serahkan 19 Hektar Lahan Perkebunan Sawit

MITRAPOL.com – Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Tambrauw, Yeremias Sedik S.IP didampingi salah satu anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, Nixon Yesyan ST saat ditemui awak media di salah satu kafe di Kota Sorong, Senin (04/12/2017).



Dirinya menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw melalui Bupati Gabriel Assem SE M.Si diisukan telah melakukan kesepakatan atau menandatangani MoU dengan Kementerian terkait dan salah satu perusahaan kelapa sawit untuk melepaskan lahan seluas 19 ribu hektar lebih di Distrik Kebar dan Miyah untuk dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit.

Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Tambrauw, Yeremias Sedik S.IP dengan keras membantah isu tersebut, bahwa isu itu sama sekali tidak benar.

"Saya merasa ini adalah suatu pelecehan dan pencemaran nama baik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw dan secara pribadi nama pak Bupati,” tukasnya.

Dikatakan lebih lanjut, Saya dalam hal ini selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Tambrauw, bersama Pemkab Tambrauw saat ini sedang mendorong peraturan daerah (Perda) tentang Kabupaten Konservasi dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat, karena Draft Perda itu telah rampung dan siap di paripurnakan sehingga perusahaan atau perkebunan kelapa sawit sangat bertentangan dengan visi misi Pemkab Tambrauw.

Selain itu, lanjut Yeremias, perusahaan dan perkebunan kelapa sawit juga bertentangan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), yang baru saja dibahas DPRD Tambrauw pada tanggal 15 November 2017, karena di dalam RPJMD dan RPJP tidak ada disebutkan rencana untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Tambrauw.



“Memang pada tahun 2014 datanya ada, dan itu surat Keputusan Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat Pak Zulkifli Hasan. Beliau menyetujui perkebunan kelapa sawit, namun itu merupakan usulan lama dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari,” terangnya.

Yeremias menambahkan, bahwa usulan dari Kabupaten Sorong dan Manokwari merupakan kelanjutan dari lahan kelapa sawit yang ada di daerah Klamono Kabupaten Sorong serta Prafi atau Sidey SP 9 Kabupaten Manokwari yang mana peta wilayahnya sampai di Distrik Kebar yang saat ini sudah menjadi wilayah Kabupaten Tambrauw.

“Nah pada tahun 2014 lalu, ditawarkan kepada Pemkab Tambrauw untuk melepaskan lahan seluas 19 ribu hektar lebih untuk lahan perkebunan kelapa sawit, tetapi Pemkab Tambrauw dalam hal ini Pak Bupati Gabriel bersama Ketua DPRD saat itu Almarhum Gabriel Titit menolak,” tegasnya.

Pada tahun 2016 lalu yang diterima dan ditandatangani Bupati Tambrauw adalah lahan untuk perkebunan jagung di Distrik Kebar dan itu sudah melalui kesepakatan antara masyarakat bersama pihak perusahaan, namun hal itu berlaku uji coba hanya selama dua tahun, dan terkait dengan perkebunan jagung, saat ini juga belum beroperasi dikarenakan masih ada timbul konflik di antara masyarakat adat terkait siapa pemilik sah hak ulayat di lokasi tersebut.

Sementara oleh Bupati Tambrauw bahwa persoalan itu dikembalikan lagi kepada pihak perusahaan untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat adat secara efektif.

“Jadi oknum-oknum yang memainkan isu ini, kami sudah mengetahuinya tetapi kami terus mencari data dan memastikan siapa otak di balik ini semua ini. Dalam waktu dekat, melalui lawyer kita akan melapor ke pihak Kepolisian karena ini merupakan pencemaran nama baik pribadi bupati dan Pemkab Tambrauw,” tegasnya.

Yeremias juga berpesan kepada seluruh masyarakat Tambrauw, khususnya di Distrik Kebar dan Miyah untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggungjawab.

“Karena isu ini hanya dimainkan menjelang Pileg 2019 dan itu sangat murah sekali. Isu itu bukan gagasan untuk mendorong pembangunan tapi hanya untuk mengejar matrealistis semata,” tutupnya.

Reporter : adi manopo
Editor : andrey



SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: