Monday, December 25, 2017

Terkait Kemiskinan Warga Malra, Ini Kata Ketua DPRD Malra

MITRAPOL.com - Kita berangkat dari yang tidak ada menjadi ada tetapi yang ada ini terus di kembangkan tetapi perkembang ini belum memenuhi yang di harapkan oleh masyarakat masih ada kemiskinan disana sini. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Thedi Welerubun SH, setelah memimpin sidang paripurna luar biasa dalam memperingati Hut Kabupaten Maluku Tenggara ke 65, Rabu (22/12/2017), di ruang sidang DPRD Kab. Malra.

Ketua DPRD Thedi Welerubun SH

“Di dalam Visi dan Misi Bupati Ir. Andareas Rentanubun yang masih kurang adalah masalah kemiskinan ditambah lagi dengan pernyataan Gubernur Maluku Ir. Said Assagaf beberapa waktu lalu tentang kemiskinan bahwa Maluku berada dalam lima besar tingkat kemiskinan secara Nasional,” ungkap T. Welerubun.

Hal ini merupakan tanggung jawab para bupati dan walikota sementara ini adalah sebuah komentar yang melempar tanggung jawab kepada daerah sementara persoalan ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah Provinsi dan oleh sebab itu harapan besar dari para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam masa akhir jabatan Bupati Ir. Andareas Rentanubun.

“Harusnya dirinya hadir dalam acara memperingati Hari Ulang Tahun Kab. Maluku Tenggara yang ke 65 tahun tepat hari ini rabu 22 Desember 2017 guna memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kemajuan Maluku Tenggara sudah sampai ke tingkat mana selama masa pemerintahannya selama dua periode ini, namun mungkin satu dan lain hal kita pahami dan kita maklumi maka dalam hal ini di wakilkan oleh Wakil Bupati Drs. Yunus Serang M.Si,” ungkap T. Welerubun.

Welerubun juga menyoroti konteks pembangunan Kab. Malra yang belum mencapai harapan dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Seperti wilayah Kei Besar yang masih kurang jauh dari sisi infrastruktur dan angka kemiskinannya masih tinggi.

Welerubun juga menambahkan dari sisi bajeting sudah di perjuangkan semaksimal mungkin namun hak anggaran itu ada di pemerintah dan DPRD sebagai lembaga pengawasan, harus menjaga kesinambungan kerja sama antara pemerintah dan DPRD dan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah bagus namun masih ada kekurangan kekurangan yang harus di benahi agar lebih baik lagi kedepan.

Selaku Ketua DPRD, dirinya juga berharap semoga APBD tahun 2018 nanti bisa mengobati keinginan masyarakat yang merasa masih ada kemiskinan dan kekurangan di sisi infrastruktur dan lain sebagainya.

“Pemerintah daerah menargetkan turunya angka kemiskinan hinga 18% di masa akhir pemerintahan ini. Namun hingga saat ini angka kemiskinan masih mencapai 24%,” paparnya.

Disinggung terkait persoalan honorer yang sempat mencuat Thedi Welerubun mengatakan, mekanisme penentuan angka kelulusan itu tergantung pada peserta honorer itu sendiri bukan kepada pemerintah.

“Kalau bila mana terjadi ada langkah-langkah seperti yang di sampaikan maka DPRD akan memanggil pemerintah untuk meminta pertanggung jawaban, karena semua rakyat harus di berlakukan sama, tidak ada yang istimewa dan tidak ada jatah-jatah,” tutupnya.

Reporter : m. fako

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: