Saturday, December 30, 2017

Ormas dan Warga Hadang Pelaksanaan Pemagaran Fasum Fasos Mekarsari

MITRAPOL.com - Pelaksanaan pemagaran di lahan fasum fasus di Mekarsari RW 06 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Rabu 27 Desember 2017 gagal dilaksanakan.



Puluhan personil gabungan TNI, Polri dan Satpol PP Kota Tangerang beserta alat berat (Beko) ditarik mundur dari lokasi. Pasalnya, ratusan warga dan Ormas BPPKB menghadang pelaksanaan pemagaran lahan yang akan dibangun gedung SMP Negeri tersebut.

Sebelum pelaksanaan pemagaran, dilakukan apel pasukan pengamanan di halaman Rusun. Kasubbag Hukum Bagian Hukum Setda Kota, Budi Darmawanto Arief di hadapan petugas gabungan menjelaskan hari ini akan dilakukan penutupan pagar aset Kota Tangerang yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan bagi masyarakat secara umum guna pembangunan Puskesmas dan gedung sekolah.

“Untuk teknis pelaksanaan akan dilakukan menggunakan alat berat. Satpol PP untuk melaksanakan pengawasan di lokasi. Tim hukum dipersilahkan menunggu di sini, bila mana ada yang keberatan atas pelaksanaan pada hari ini bisa dibicarakan bersama,” jelas Budi.

Perundingan yang dilakukan kedua pihak ormas BPPKB menyatakan bahwa mereka masih memegang kuasa atas warga dengan Pemkot Tangerang menemui jalan buntu. Kasubbag Hukum Bagian Hukum Setda Kota, Budi Darmawanto Arief melakukan perundingan dengan pihak BPPKB yang dipimpin Syaiful Millah di rumah susun untuk mencari titik temu.

Dalam pertemuan itu BPPKB mengajukan ploting tanah tersebut kepada pihak Pemkot dan BPN. Bagian hukum Pemkot Tangerang kemudian menunjukan peta ploting dimana dengan jelas ada Ex HGU dan HPL Perumnas.

Sementara pihak Ormas BPPKB bersikukuh bahwa proses kegiatan pemagaran harus dihentikan sampai menunggu kejelasan lebih lanjut. Perdebatan di ruang rusun masih terus terjadi antara Ormas PBBKB dengan pihak Pemkot.

Kondisi di lapangan pun dinilai sudah tidak kondusif untuk melanjutkan kegiatan pemagaran. Pada akhirnya pasukan keamanan dan alat berat ditarik mundur. Kegiatan selesai dengan penundaan pemagaran aset PSU.

Ketua BPPKB Kota Tangerang, Syaiful Millah mengatakan Pemkot Tangerang siap membuka data sesuai arahan Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah bila memang kemudian ada kekeliruan maka Pemkot bersedia mengembalikan.

“Dalam waktu dekat kita akan bicara satu meja untuk menyelesaikan masalah ini,” jelas Syaiful Millah.


Reporter : sukron

Editor : andrey

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: