Saturday, December 30, 2017

APBD Dharmasraya Devisit Rp 35 Milyar Lebih

MITRAPOL.com - Setidaknya pada tahun 2018 tidak ada lagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tidak memiliki jabatan (Non Job). Karena gaji sebagai pegawai negeri sipil tetap mereka terima setiap bulannya. Atas hal tersebut, tentu membawa kerugian bagi daerah, sebut Ir Bendhar, juru bicara (Jubir) fraksi Partai Golkar, ketika digelarnya rapat paripurna DPRD Dharmasraya atas pendapat akhir fraksi terhadap 3 Ranperda dijadikan Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Ranperda Perubahan atas Perda No:4/2010, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan Ranperda Retribusi pelayanan tera/tera ulang. berlangsung di gedung parlemen daerah mekar itu, Jumat (19/12).

Wabup Dharmasraya dan Ketua DPRD Dharmasraya

Menurut Jubir fraksi Partai Golkar itu, banyak hal yang perlu menjadi acuan bagi kepala daerah pada tahun 2018 mendatang terhadap kinerja pejabat daerah. Apalagi, memasuki umur ke 14 Kabupaten Dharmasraya membutuhkan pejabat handal, memiliki komitmen, inovasi, dalam mencari sumber penganggaran dalam menutupi devisit.

Pasalnya APBD tahun 2018, daerah mengalami devisit anggaran mencapai Rp34 Milyar lebih. Maka dari itu, perlu kiranya pemerintah menutupinya supaya program telah disepakati dapat dengan sempurna.

Sementara itu, Jubir Fraksi Demokrat amanat pembangunan Suardi Ayub. S. Sos, menyampaikan bahwasanya 3 Ranperda yang telah disepakati menjadi Perda Dharmasraya hendaknya dapat dijalankan sesuai dengan fungsi. Maka dari itu, perlu peran pemangku kebijakan untuk lebih aktif dan terdepan dalam melaksanakan dan mensosialisasikan Perda tersebut, agar dapat direalisasikan ditengah masyarakat.

Selanjutnya, tentang pajak Retribusi pelayanan tera/tera ulang agar menjadi pedoman penuh sebagai sumber pemasukan daerah, tentunya diiringi dengan penyediaan sarana prasarana berupa peralatan, dan tenaga.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui jubirnya Paryanto. SH, mengatakan bahwa di penghujung tahun 2017 ini, jangan ada lagi proyek pembangunan dalam bentuk infrastruktur tidak selesai dengan baik pekerjaannya. Karena, kita tidak ingin masyarakat mengeluh atas tidak tuntasnya pelaksanaan pekerjaan dilakukan rekanan terbengkalai. Untuk itu perlu penekanan khusus kepada para kontraktor bagi pihak terkait dalam menuntaskan sebuah pekerjaan. Tegasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Dharmasraya H Amrizal Dt Rajo Medan dalam sambutannya mengucapkan apresiasi kepada seluruh anggota dewan terhormat atas persetujuan Ranperda untuk dijadikan Perda Dharmasraya. Kami berharap pelaksanaan program pembentukan perda ini dapat berjalan sesuai schedule, sehingga secepatnya dapat ditetapkan sebagai Perda dan juga disosialisasikan, serta diaplikasikan langsung sesuai maksud dan tujuannya.

Reporter : efrizal

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: