Saturday, November 25, 2017

Temui Walikota, Ketua Lemtari Tangsel Ajak Masyarakat Kembali ke Adat

MITRAPOL.com - Dalam program kerja Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari), Tangerang Selatan, H. Zulkarnain memperkenalkan Lemtari di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang Selatan yang diterima langsung oleh Wali Kota Tangsel, Rabu (22/11/2017).

(dari kiri) Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany bersama Ketua DPC Lemtari Tangsel H. Zulkarnain

Pada kesempatan itu, Ketua DPC Lemtari Tangsel H. Zulkarnain menghimbau agar seluruh warga masyarakat khususnya warga Tangsel agar kembali ke khitah asli bangsa yaitu adat bangsa kita sendiri.

“Adat bangsa dan kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, itu lah fungsi Lemtari sebagai lembaga pemangku adat. Jangan sampai adat atau budaya asli kita di akui oleh negara lain. Kita harus pertahankan itu,” tegas H. Zulkarnain.

Dilain kesempatan Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., M.kn berharap agar Lemtari dapat memperkenalkan, mengangkat, mengembangkan dan melestarikan Budaya serta Adat istiadat asli masyarakat Banten.



“Banyaknya pengaruh budaya asing yang masuk telah membuat adat tertinggal dan terabaikan. Hampir semua lini kehidupan tak ada yang tak di jamah oleh pengaruh budaya asing,” ujar Airin.

Dikatakannya, kita selama ini belum bisa memisahkan antara adat dan budaya, dan tanpa disadari kita cendrung lebih meungutamakan budaya dan mengenyapingkan adat. Padahal budaya kita ternyata sangat mudah dikalahkan oleh budaya yang kebarat baratan.

Sementara ditempat yang berbeda, Ketua DPC Lemtari Tangsel, H. Zulkarnain, saat ditemui di kantor Sekretariat DPW Lemtari Provinsi Banten, di Pasar Moderen(Pasmod) Serpong, mengatakan kepada MITRAPOL, kita harus bangkit untuk memahami Adat kita yang sesungguhnya, membangun, membangkitkan, melestarikan, mengimplementasikan serta mengajarkan Hukum Adat Istiadat kita yang asli.

Kantor Sekretariat DPW Lemtari Provinsi Banten.

“Itu semua untuk menangkal serangan terhadap perusak adat. Kita harus memiliki Peraturan Adat Nasional (Perdatnas), karena Perdatnas lah yang bisa menegur adat yang telah melenceng dari budaya luhur yang sopan lagi santun,” pungkasnya.

Reporter : herman heritage
Editor : andrey




SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: