Thursday, November 23, 2017

Suyanto : Soal Temuan BPK Papua Rp 6 Miliar Lebih, Jangan Tanyakan ke Saya?

MITRAPOL.com - Mari kita bicara fakta jangan semua salah dilimpahkan nya ke saya, anda bertanya mengenai Rp. 6 Miliar lebih paling tepat ditanyakan langsung pada mantan Kadis ESDM tahun 2016 lalu. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Plt Kadin), saat ditemui, Rabu (22/11).

Suyanto

“Untuk lebih jelas nya saya ini di lantik tanggal 1/02/2017 berdasarkan SK No. 821.2/01/BUP/I/2017 pada dinas ini sebagai Sekretaris, memang ada perubahan nomen klatur pada Dinas ESDM, akan tetapi berkas-berkas nya belum diserahkan kesaya, bukti acara penyerahan barang pun belum ada. Lagi pula anggaran nya dipakai oleh siapa?, “ ucapnya dengan nada tegas.

Masi katanya, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang akrab dipanggil Suyanto. Saya berkata apa adanya tidak satupun ditutupi kok, sudah ada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, “biar jelas masyarakat tahu, jangan nama baik saya di rusak, ini kan tidak benar anggaran nya 2016, saya menjabat 2017 itu mustahil saya gunakan,” tutup Suyanto.

Berdasarkan data yang dihimpun MITRAPOL mengenai temuan Rp.6.485.658.000,- adalah kelebihan nya pembayaran dari empat paket pekerjaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016. Proyek yang dimaksudkan 1. pemasangan dan pembangunan jaringan distribusi JTM 8.10 Kms dan JTR 3.00 Kms dan aksesoris, yang dikerjakan oleh PT. KJ dengan kontrak No 540.180/4/KONTRAK-PPK/ESDM/DAU/X/2016, kelebihan pembayaran senilai Rp.2.316.600.000,- dari nilai total pekerjaan Rp.4.875.000.000,- dan; 2. Pengadaan dan pemasangan gardu distribusi 100 KVA dan 200 KVA. Kelebihan pembayaran nya Rp.2.285.488.000,- di kerjakan oleh PT. JIP dengan nilai total pembyaran Rp.2.753.600.000,- nomor kontrak berbeda.



PT. KJ pada kontrak yang berbeda, mengerjakan pengadaan dan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) kota kepi tedapat kelebihan pembayaran senilai Rp.869.594.000,- dari total yang di bayarkan, sedangkan kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. KA kelebihan pembayaran sebesar Rp. 986.976.000,- merupakan perbaikan instalasi listrik JTR dan JTM melalui kontrak No 540.180/19/KONTRAK-PPK/ESDM/DAU/VI/2016.

Empat paket pekerjaan ini telah di bayarkan 100% sedangkan menurut pemeriksaan fisik yang di laksanakan PPK, PPTK, pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas pada tanggal 12 Mei 2017 masing-masing dari pelaksana pekerjaan baru menyelesaikan beberapa persen saja. PT. KJ dari dua pekerjan yang dilaksanakan baru menyelesaikan 85,37% dan 95,60% untuk CV. KA 71,23% serta PT. JIP 17%.

Ada nya dugaan main mata antara oknum dinas dan pihak kontraktor, hingga berita ini di keluarkan, MITRAPOL telah berusaha mengofirmasikan memalui telepon genggam, namun mantan Kadis ESDM, AR tidak merespon, nomor ponsel yang di hubungi selalu mengahlikan panggilan.

Masyarakat harus tahu bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan PERPRES No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan masih ada empat SKPD/OPD yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan, sehingga timbul dugaan Negara dan daerah Mappi merugi sekitar Rp.14.881.537.251,37,- ".

Jadi lima SKPD/OPD yang menyebakan hal ini sampai terjadi, salah satu nya adalah Dinas ESDM, dan empat dinas lain nya, akan dilakukan konfirmasi lebih lanjut agar pemberitaan kepada masyarakat menjadi berimbang.

Reporter : yanes noya


SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: