Saturday, November 4, 2017

OJK Sumut : Gak Perlu Pakai Izin Pengadilan Leasing Sudah Bisa Tarik Kendaraan

MITRAPOL.com - Terkait banyaknya penarikan paksa yang di lakukan oleh pihak Leasing melalui Debt Kolektor terhadap konsumen, membuat sebagian masyarakat di Kota Medan resah. Faktanya, banyak masyarakat yang tidak tahu tentang prosedur penarikan yang benar dari leasing dan di atur oleh pemerintah.



Apalagi pihak OJK mengatakan bahwa pihak Leasing tidak perlu izin dari pengadilan kalau ingin menarik kendaraan yang menunggak. Mereka cukup menggunakan surat perjanjian fidusia saja sudah bisa menarik kendaraan yang menunggak, Jumat (3/11).

“Sekarang ada peraturan baru bang, kalau mereka (Leasing-red) mau menarik kendaraan yang menunggak, tidak perlu pakai izin dari pengadilan, mereka hanya bawa surat perjanjian fidusianya saja sudah bisa menarik kendaraan,” kata Mitha Staf dari OJK kepada MITRAPOL.com di lantai 6 gedung Bank Indonesia, belum lama ini Senin, (9/10).
Menurutnya, itu adalah kesalahan konsumen karena tidak sanggup bayar kendaraan ke pihak leasing. Saat di perjanjian sudah jelas bahwa konsumen dan leasing sudah sepakat dan menandatangani perjanjian itu.

“Itu kesalahan konsumen bang, karena menunggak sehingga kendaraannya di tarik. Kan mereka sudah sepakat untuk melakukan perjanjian sehingga menandatanganinya,” tambah Mitha.

Saat di pertanyakan, bahwa perjanjian di leasing itu seharusnya di hadapan yang berwenang dan harus memiliki saksi, namun, Mitha membantah bahwa, perjanjian itu berkekuatan hukum, tidak perlu saksi. Itu sudah ada formatnya dan tentu gak mungkin perusahaan yang rugi.

“Kalau kami (OJK), hanya melakukan penindakan administrasi saja," tutur Mitha.

Sementara, Jauhari SH, MH, selaku advokasi Lembaga Bantuan Hukum Sanskerta Kota Medan saat di mintai tanggapannya oleh MITRAPOL.com, menyangkal tindakan dan pernyataan OJK itu. Menurutnya proses penarikan kendaraan bermotor itu ada tata caranya. Apalagi konsumen tidak pernah tahu apakah kendaraannya yang di kredit itu terdaftar di fidusia atau tidak. Pernyataan ini sama saja OJK melindungi seluruh leasing di Kota Medan. Dalam hal ini masyarakat jelas di rugikan.

“Gak bener itu OJK mengatakan bahwa hanya pakai perjanjian fidusia, leasing sudah bisa menarik sepeda motor yang menunggak. ingat, penarikan sepeda motor sudah diatur, harus ada izin dari pengadilan berupa surat. Kalau pihak leasing menyewa debtcolektor, boleh. Tapi itu harus bersertifikat. Kalau begini banyak masyarakat yang di rugikan,” tegas Jauhari.

Selain itu, masih katanya, banyak kendaraan konsumen yang menunggak di tarik paksa oleh leasing karena ketidaktahuan mereka atas hukum yang berlaku, sehingga mereka harus merelakan kendaraannya di tarik.

Apalagi, katanya, banyak kendaraan sepeda motor yang di beli showroom dengan proses lelang oleh Leasing, tapi tidak memiliki STNK namun ada BPKBnya. Untuk itu, lembaga Hukum kita terbuka untuk konsultasi dan pengaduan bagi konsumen yang merasa pernah menunggak di leasing dan kendaraannya sudah di tarik paksa oleh Leasing.

“Banyak konsumen yang gak tahu kendaraannya di tarik mau ngelapor kemana. Apalagi ada pula showroom menjual kendaraan sepeda motor tanpa STNK, tapi ada BPKBnya yang mereka peroleh dari leasing melalui proses pelelangan,“ tandas Jauhari.

Reporter : hermansyah

SHARE THIS
Facebook Comment

2 comments:

  1. nnti udahlah kendaraan kena tarik, tiba mengadu ke Lembaga gak enak kalau hanya minta bantuan saja, tentulah awak pengertian setidaknya sedikit membantu dana. Tp biasanya ujung"nya pelunasan kalau mau kendaraan balik. Duit keluar juga. ya udah dech.. guwe lancar aja biar gak ditarik. hehehe..

    ReplyDelete
  2. intinya simple klo tidak mau di tarik ya jangan nunggak,emg klo pembayaran lancar kan smua senang. jgn jadikan peraturan sebagai tameng agar konsumen bebas untuk menunggak

    ReplyDelete