Wednesday, November 22, 2017

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi

MITRAPOL.com - Monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah adat Meepago Papua yakni untuk Kabupaten Paniai, Nabire, Mimika, Deiyai, Dogiai, dan Intan Jaya, yang dilaksanakan di Paniai Selasa (21/11/2017).

Suasana kegiatan Monitoring dan  Evaluasi (Monev), (insert foto) Sekretaris Daerah Marthen Ukago (atas),  KPK Bagian Deputi Penindakan, Ramdani (bawah).

Usai kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Meepago Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh KPK Bagian Deputi Penindakan, Ramdani yang menjelaskan bahwa Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Meepago Provinsi Papua adalah tindak lanjut dari Redaksi yang telah kita datangi bersama seluruh Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Papua.

Jadi sebelumnya ada dua gelombang yaitu Gelombang Pertama adalah 9 (sembilan) Kabupaten Kota, sedangkan untuk Gelombang Kedua adalah 20 (dua puluh) Kabupaten dan Kota, sedangkan untuk yang sekarang yang ikut ada 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Paniai, Nabire, Mimika, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya, semuanya ini adalah gelombang kedua kecuali Kabupaten Nabire,” terang Ramdani.

Dijelaskannya, Terkait dengan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi jadi disana kami mengusulkan apabila dia datang kesitu adalah beberapa poin yang harus direalisasikan oleh masing-masing Pemda seperti misalnya untuk rencana Kenegaraan, salah satu Poinnya adalah menerapkan Payment dan Budgeting kemudian juga untuk PBJ, kita juga melakukan yang sama dengan beberapa Kriteria yang kita sampaikan ke Redaksi dan masing-masing hal itu harus direalisasikan. Jadi harus ada beberapa Tahapan contohnya target yang harus tercapai oleh Pemda di Bulan ke 9 Tahun 2007 dan beberapa bulan kemudian ada lagi dan seterusnya.

"KPK adalah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai contohnya yakni Payment and Budgeting yaitu suatu Aplikasi dimana rencana dan penganggaran itu adalah satu paket, jadi suatu rangkaian kegiatan sytem aplikasi seperti apa yang dilakukan adalah apa yang direncanakan itulah yang dilakukan,” jelasnya.



Kendala yang dihadapi di Wilayah Papua yaitu Listrik dan Telekomunikasi, namun, katanya, demikian KPK tetap berusaha bagaimana mendorong agar Listrik dan Telekomunikasi dapat menjangkau diseluruh Wilayah Papua.

Dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa Kabupaten di Wilayah Meepago, maka dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai melalui Sekretaris Daerah Marthen Ukago SE, M.Si menyampaikan bahwa sepanjang Republik Indonesia menginginkan Penegakan Hukum harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemda Kabupaten Deiyai meminta agar bila perlu, kalau Kabupaten menawarkan untuk Pokja ini tidak usah dulu menerima. Karena untuk sementara selalu beralasan sebab hal ini, hal itu dan seterusnya, Pemda Kabupaten Deiyai menginginkan hal itu tidak boleh terjadi, kalau di Jakarta sudah menerapkannya dan apa salahnya kalau di Papua juga harus diterapkan. Maka itu tidak ada kata Papua ketinggalan dari Jakarta,” ucap Marthen Ukago.

Dikatakannya, Pemerintah Daerah difasilitasi oleh BPKP dan KPK, apa salahnya, hal ini diperlakukan di Papua, dengan demikian Pemda Kabupaten Deiyai berharap supaya kedepan Monitoring dan Evaluasi ini, kalau bisa diperketat dan dipersempit lagi sehingga masing-masing Kabupaten mempunyai Spirit untuk bisa menerapkan hal ini tanpa alasan apapun.

“Karena Masyarakat selalu mengevaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah bahwa adanya ketidak berhasilan Pemerintah Provinsi Papua, oleh sebab itu Pejabat yang melakukan penyalagunaan kewenangan harus ditindak tegas, bila perlu KPK harus mengambil langkah-langkah Persuasif atau langkah-langkah tindakan, supaya kedepan Provinsi Papua bisa setara dengan Provinsi lainnya,” tukasnya.

Pemerintah Deiyai beserta Masyarakat, masih katanya, sangat mendukung Kegiatan Program Kerja KPK di Daerah karena Masyarakat merindukan hal ini terlaksana dengan baik.

“Harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai adalah apapun yang telah disampaikan perkiraan dua Pokja, barangkali akan menjadi Catatan Perhatian Pemda untuk menyamakan Visi dan Misi sama seperti yang dihadapi oleh KPK," tegasnya.

Reporter : ronald karambut
Editor : andrey




SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: