Saturday, November 4, 2017

Ditjen Bina Pemdes Sosialisasikan UU Kampung dan Distrik

MITRAPOL.com – Kegiatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang penataan kampung dan distrik, dihadiri oleh empat nara sumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementrian Dalam negeri yaitu ; Kasubdit Fasilitasi Penanaman Modal dan Kode Desa Arif Suprapto SP M. Agr, Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Simon Aruan S.IP M.Si, Kepala Seksi Bidang Ekonomi dan Sosbud Drs. I Ketut Sukadana M.Si. di Guest House Nabire, Jumat (03/11/2017).



Kegiatan ini di buka oleh Asisten II (Setda) Kabupaten Nabire Ir. Thaib Syaifuddin yang mewakili Bupati Kabupaten Nabire Isaias Douw S. Ssos M.AP. Dalam sambutan tertulisnya yang di bacakan oleh Asisten II mengatakan, bahwa aparatur kampung dan distrik wajib mengetahui persoalan sosial yang timbul di masyarakat sehingga muda memfasilitasi penanganan masalah yang di alami sesuai peraturan yang berlaku.

"Oleh karena itu, seorang aparatur Kampung wajib mengetahui peraturan perundang-undangan Penataan Kampung sehingga pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan mempercepat pembangunan kampung dan distrik.” ujarnya.

Bupati Nabire juga meminta kepada para peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, Aparat kampung dapat meningkatkan pelayanan publik baik dalam pemberdayaan masyarakat, dan dalam hal pengelolaan dana Desa serta sumber pendapatan dan kekayaan Kampung serta penguatan lembaga badan musyawarah kampung.

Giat sosialisasi ini di ikuti oleh delapan puluh lima peserta yang terdiri dari para kepala distrik dan para kepala kampung se Kabupaten Nabire.

Terkait dengan Pelantikan enam puluh empat kepala desa pada pertengahan Juli 2017 lalu sempat menjadi polemik bagi warga Nabire, dan sempat mendapatkan penolakan warga dikarenakan warga sama sekali tidak di libatkan dalam proses pemilihan kepala kampung.

Ada yang cukup menarik dalam sesi tanya jawab antara peserta baik para kepala distrik dan kepala kampung dengan para narasumber adalah pertayaan mengenai pelantikan kepala kampung di Nabire oleh Bupati Nabire beberapa waktu lalu.

Dalam sesi tanya jawab tersebut, nara sumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa, Bupati Nabire memang punya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang kepala kampung berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, namun bahwa status kepala kampung yang sekarang bisa di bilang atau di anggap sebagai pelaksana tugas saja hingga nanti ada pemilihan kepala kampung Difinitif yang baru.


Pantauan MITRAPOL.com bahwa giat sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan kampung dan distrik di Kabupaten Nabire selesai pada pukul 14.00 Wit.

Reporter : ronald karambut

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: