Friday, August 4, 2017

Dirlantas Poldasu “Legalkan” Pungli

MITRAPOL.com - Meski sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Dirlantas Poldasu) Kombes Pol Raden Heru Prakoso ditengarai memberlakukan pungutan liar (pungli) di luar ketentuan resmi.



Pungli dikutip melalui biro jasa yang melakukan pengurusan dokumen kendaraan di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Keberadaan biro jasa dalam pelayanan Samsat dimaksudkan untuk menghilangkan praktik calo dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor dan untuk memfasilitasi warga yang tidak bisa melakukan pengurusan secara langsung.

Selain itu, keberadaan biro jasa ini juga telah sesuai dengan aturan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan SK Kemenpan No63/KEP/M.PAN/7/2013 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun kenyataan yang terjadi, keberadaan biro jasa bukannya membantu masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor, tapi malah menjadi ajang dilegalkannya pungli oleh petugas polisi.

Seperti dikatakan R, seorang petugas biro jasa di Samsat Medan Utara yang tidak bersedia ditulis namanya menyebut, “Keberadaan kami di Samsat ini adalah cara polisi untuk membenarkan pungli. Tingginya biaya pengurusan dokumen kendaraan bermotor yang kami minta ke pemilik ranmor bukan kemauan kami, tapi karena adanya pungutan tidak resmi yang harus kami bayarkan ke petugas polisi di setiap loket,” ujarnya kepada MITRAPOL di Medan, Rabu (2/8).

Dia menambahkan, semua urusan di Samsat ini harus pakai uang, mulai cek fisik, mutasi (angkat berkas), urus BPKB, ACC Rekom dan pembayaran pajak tahunan. “Semuanya harus bayar dan itu ada tarifnya,” sebutnya.

Dijelaskannya, di loket cek fisik, untuk pengurusan Ganti STNK tarif punglinya Rp 10.000, STNK Hilang Rp 25.000, BBN Rp 50.000, Mutasi atau angkat berkas Rp 50.000, Lapor Tiba Rp 100.000, Keropos Rp 200.000, BPKB Hilang Rp 200.000 dan Ganti Mesin Rp 500.000.

Kemudian di loket BPKB, kutipan untuk pengurusan BBN Rp 50.000, Pndah Alamat Rp 25.000, Ganti Warna Rp 75.000, Rubah Sifat Rp 175.000, Cek Keabsahan Rp 250.000, Lapor Tiba Antar Provinsi Roda 4 Rp 850.000, Lapor Tiba Antar Provinsi Roda 2 Rp 750.000, Lapor Tiba Antar Samsat Roda 4 Rp 600.000 dan Lapor Tba Antar Samsat Roda 2 Rp 400.000.

Lalu ACC Rekomendasi Rp 250.000, pengurusan BPKB Baru Roda 4 Rp 3.500.000, Pengurusan BPKB Baru Roda 2 Rp 2.500.000. Sementara di loket Mutasi, untuk kendaraan roda empat atau lebih biayanya Rp 600.000 dan kendaraan roda dua Rp 400.000

MITRAPOL yang coba melakukan penelusuran di loket Lapor Tiba, petugas yang ada menyatakan,”Kami ini hanya bawahan bang, di mana pun kita ditempatkan yang penting siap melaksanakan perintah. Kalau ini kebijakan kami sendiri, besok kami pasti ditangkap Propam atau dipindah,”kata petugas yang berpangkat IPTU.

Terkait “dilegalkannya” pungli kepada biro jasa ini, Dirlantas Poldasu Kombes Pol Raden Heru Prakoso yang dikonfirmasi MITRAPOL melalui pesan singkat tidak menjawab.

Menurut pengamat sosial yang juga praktisi hukum di Medan, Ahmad Yani, SH, MHum yang diminta tanggapannya atas adanya pungli oleh petugas Ditlantas Poldasu, menyebut,”Tindakan pungli yang dilakukan petugas Ditlantas Poldasu ini sudah sistematis dan membudaya. Ini kesalahan Dirlantas karena telah melegalkan pungli. Dirlantas tidak mendukung program Polri yakni profesional, modern dan terpercaya (Promoter). Dan ini jelas-jelas telah melanggar peraturan maupun ketentuan yang berlaku bagi anggota Polri”.

Yani menjelaskan, adapun peraturan dan ketentuan yang dilanggar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada saat ini, kata Yani, masyarakat menghendaki agar Aparatur Pemerintah termasuk Polri, lebih profesional dan meningkatkan kinerja pelayanannya yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta menghindari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Disebutkannya, sebagai lembaga profesi yang melayani kepentingan publik, Polri dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun standar professional prosedur (SOP) serta memiliki Etika Profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Reporter : tim

SHARE THIS
Facebook Comment

0 komentar: