Berita Terkini

Friday, April 20, 2018

Saat Melintas, Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan Berhasil Bekuk 2 Pelaku Jambret

Saat Melintas, Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan Berhasil Bekuk 2 Pelaku Jambret

MITRAPOL.com – Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan (KSS), AKP B. Budi Hastono berhasil mengamankan 2 pelaku curas di Jalan Utan Jati Kalideres Jakarta Barat, Kamis (19/04/2018) pukul 22.10 Wib.

Kedua pelaku jambret saat diamankan petugas

Pelaku curas itu dibekuk saat melintasi wilayah Utan Jati mendengar suara teriakan jambret dari warga sekitar saat melintas di wilayah hukum Polres Jakarta Barat Polsek Kalideres.

Kedua pelaku berhasil di tangkap, kemudian di gelandang dan berkordinasi dengan Kapospol Utan Jati Ipda M. Rizal untuk di proses lebih lanjut. Serta mengamankan dari amukan massa di kantor pos RW wilayah Utan Jati untuk diserahkan dan ditindak lanjuti oleh Polsek Kalideres.

“Ini spontanitas ketika saya melewati wilayah Utan Jati Jakarta Barat terdengar suara teriakan jambret, kemudian saya turun dari kendaraan untuk ikut melakukan penangkapan serta pengamanan agar tak terjadi hukum rimba yang dilakukan oleh warga sekitar,” ucapnya.

“Pelaku sudah diamakan di pos RW sekitar wilayah Utan Jati dan sekarang sudah di bawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat untuk di proses,” tutupnya.

Reporter : sukemi
Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru Ciduk 2 Orang Pelaku Narkoba

Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru Ciduk 2 Orang Pelaku Narkoba

MITRAPOL.com - Tim Opsnal Res Narkoba Polresta Pekanbaru kembali ciduk dua orang pelaku dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan Ganja Kering, Selasa sore (17/04/2018) Puku16.30 WIB.



Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto SIK SH MH melalui Kasat Narkoba Kompol Dedi Herman SH membenarkan atas penangkapan tersangka Narkoba tersebut."Ya, berdasarkan informasi dari masyarakat kita berhasil amankan 2 orang pelaku diduga pidana Narkoba jenis Shabu dan Ganja Kering dikediaman pelaku," terang Dedi kepada awak media, Kamis pagi (19/04/2018)

Dijelaskan Dedi penangkapan kedua tersangka berdasarkan LP /IV/2018/RIAU/RES.NARKOBA tanggal 17 April 2018 atas nama tersangka DS alias DP (30) warga Jalan Todak Kecamatan Marpoyan Damai dan AY alias AD (25) warga Jakan Todak Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

Dari tersangka DS berhasil diamankan barang bukti 2 paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 paket sedang Narkotika jenis Shabu denan berat kotor 1,25 gram, 9 paket kecil daun ganja kering dengan berat kotor 25,4 gram, uang tunai sebesar Rp. 910.000, 1 timbangan dan 1 unit HP merk Maxtron warna putih.

Sedangkan tersangka AY berhasil diamankan barang bukti 4 paket sedang Narkotika jenis Shabu, 1 paket besar Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 37,9 gram,1 buah dompet warna hitam, 1 buat tas warna hitam, 2 unit HP merk Samsung J2 dan Samsung lipat.

"Alhamdulillah kedua pelaku tersebut kita amankan di rumahnya masing-masing dan kedua tersangka beserta barang bukti kit amankan di Mako Resta Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut," tutup Dedi.

Reporter : sugeng
Kapolsek Tanjung Duren Pimpin Press Conference Hasil Pengungkapan Miras

Kapolsek Tanjung Duren Pimpin Press Conference Hasil Pengungkapan Miras

MITRAPOL.com - Polsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat Jajaran Polda Metro Jakarta, gelar press conference hasil tangkapan razia miras diwilayah hukum Polsek Tanjung Duren, di halaman Polsek Tanjung Duren, Jalan Tanjung Duren Raya No. 1, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (19/4/2018), pukul. 13 : 00 Wib.



Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana. SIK, memimpin press conference miras, menyatakan kami dan anggota Polisi Polsek Tanjung Duren akan terus membersihkan dan merazia tempat-tempat penjualan minuman keras oplosan atau miras yang berada diwilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat khususnya di wilayah Polsek Tanjung Duren, agar wilayah terbebas dari gangguan kamtibmas yang disinyali oleh miras, seperti kenakalan remaja, yang akan berakhir menjadi tawuran antar warga, dan tindak kriminal serta kejahatan lainnya,"kata Kompol Lambe Patabang Birana. SIK.

Dalam rangka menjaga kamtibmas salah satunya adalah merazia tempat-tempat kios atau penjual miras, ini juga untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Dan kami akan terus gencarkan untuk menekab penyakit masyarakat seperti miras, perjudian, premanisme dan curat curas serta curanmor (3C). "Dengan Hasil 40 (empat puluh) Dus yang berisikan Berbagai merk Minum keras sebanyak 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Botol," ungkap Kompol Lambe Patabang Birana. SIK.

Masih kata Kapolsek Tanjung Duren, Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat Jajaran Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. SIK, MH, mengatakan bahwa saat ini Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen memberantas segala bentuk peredaran miras, Kapolres juga mengajak seluruh warga Jakarta Barat untuk senantiasa memberikan informasi Kepada Polisi jika mengetahui adanya penjualan miras,"jelas Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana. SIK mengulangi kata arahan dari Kapolres Metro Jakarta Barat.


Kanit Reskrin Polsek Tanjung Dureb AKP Rensa. S. Aktadivia. SH, SIK, menjelaskan bagi siapa yang menjual dan menyerahkan atau membagj-bagikan yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, "padahal sifatnya berbahaya tidak dikasih tau akan dikenakan pasal 204 KUHP 7 dengan ancaman 15 tahun penjara," tegas AKP Rensa S. Aktadivia. SH, SIK.

Reporter : sugeng
Editor : grey andresta
Marak Kriminalisasi Pers, Dewan Pers Digugat Perbuatan Melawan Hukum

Marak Kriminalisasi Pers, Dewan Pers Digugat Perbuatan Melawan Hukum

MITRAPOL.com - Protes keras insan pers atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis kritis dipenjarakan.



Menyikapi permasalahan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke telah mengambil langkah hukum sebagai upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pada Kamis. 19 April 2018, kedua pimpinan organisasi pers ini resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menunjuk tim kuasa hukum yang diketuai Dolfi Rompas, SH, MH.

Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak. Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan,” imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dengan menetapkan sepihak bahwa hanya tiga organisasi pers sebagai konstituen Dewan Pers yakni PWI, Aji, dan IJTI.

Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers. “Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan,” jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini. Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini.

Kasus itu menurut data PPWI adalah :

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang “Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. “Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini,” kata Wilson Lalengke.



Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers.

Reporter : sugeng
Drs Abdul Ghoni : Kinerja Sudin Pengawasan Citata Jakbar Perlu Ditingkatkan

Drs Abdul Ghoni : Kinerja Sudin Pengawasan Citata Jakbar Perlu Ditingkatkan

MITRAPOL.com - Melanjuti tanggapan tentang permasalahan bangunan melanggar yang dianggap merupakan bagian dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta, seperti dalam paparan Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin Citata) Jakarta Barat, H. Maulani Pane, pada pekan lalu. (baca juga : Kasie Pengawasan Sudin Citata Jakbar Bantah Pernyataan DPRD DKI Terkait Bangunan Melanggar)

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Komisi D Drs. Abdul Ghoni

Hal tersebut diminta Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Komisi D, Drs. Abdul Ghoni, agar disosialisasikan kepada masyarakat luas maupun pejabat terkait.

"Iya kalau kebijakan Bapak Gubernur DKI Jakarta pengarahanya seperti yang dikatakan Bapak Pane, tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat luas maupun pejabat terkait, sebab saya sendiri belum dapat informasinya," ujar Drs. Abdul Ghoni kepada mitrapol.com, pekan lalu.

Selain itu, jika kebijakan tersebut menjadi keterkaitan dalam proses IMB yang lambat, sehingga kerap menimbulkan pelanggaran terhadap bangunan, tentunya perlu dilakukan perombakan ulang dalam Pergub atau Perda ditubuh pejabat yang berwenang.

"Bangunan yang tidak ada izin nya bukan berarti boleh membangun, semua itu harus tetap pada prosedurnya, dan juga masyarakatnya harus dihimbau soal kebijakan tersebut. Terutama bagi yang belum mengerti yang ingin mengurus IMB, baik dari prosedurnya maupun dalam sangsinya, namun jika surat-surat pemohon sudah lengkap, maka prosesnya tidak perlu berlama-lama," sambungnya.

Menurutnya, prosedur perizinan sudah sepatutnya harus dipercepat dalam pelayananya, terlebih telah meliputi pemohon yang ingin membangun didapat boleh pinjam atau menjaminkan sertifikat.

"Saya rasa kalau pelayanan perizinan ditingkatkan dalam satu minggu dengan target satu atau dua pemohon, diterapkan mulai ditingkat Kecamatan yang izin nya cukup bangunan berkapasitas 500 Meter, tentu dapat menghapus upaya pelanggaran," tutupnya.

Reporter : herpaliano
Polsek Cikupa Akhiri Aksi 4 Orang Pelaku Diduga Pencuri Motor

Polsek Cikupa Akhiri Aksi 4 Orang Pelaku Diduga Pencuri Motor

MITRAPOL.com - Polsek Cikupa dibawah pimpinan Iptu Ngapip menggerebek 4 orang diduga pelaku pencurian motor dari kelompok Lampung di rumah kontrakan Perum Bukit Tiara Blok L 6 RT 35/04 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Salah satu pelaku curanmor saat diamankan petugas.

“Sekira jam 1 siang telah dilakukan penggerebegan terhadap 4 orang terduga pelaku curanmor kelompok Lampung di rumah kontrakannya di bilangan Cikupa,” kata Iptu Ngapip, Kamis (19/4/2018).

Saksikan Videonya Disini

Dari lokasi penggerebekan itu, petugas mengamankan 8 unit sepeda motor sebagai barang bukti, antara lain 1 unit motor Yamaha R15, 1 unit motor Kawasaki KLX 150, 1 unit motor Vario Techno 150, 5 unit motor Beat.



“Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Cikupa guna pemeriksaan lebih lanjut,” pungkasnya.

Reporter : sukron
Pelatihan Perlindungan Anak DP3A di Kabupaten Tangerang

Pelatihan Perlindungan Anak DP3A di Kabupaten Tangerang

MITRAPOL.com - Dalam upaya mengoptimalkan perlindungan. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Hotel Yasmin Jalan Raya Binong No. 8, Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, selama dua hari, yang sebelumnya sudah diakan pada Senin yang dibuka langsung oleh Sekda Kab. Tangerang Moh. Maesyal Rasid, Rabu (18/04/2018).



Kegiatan yang dilakukan secara bertahap dengan secara 3 angkatan dan diikuti ratusan para peserta yang dominan para kader dari tiap-tiap perwakilan disetiap Kecamatan di Kabupaten Tangerang yang saat ini sedang dilaksanakan yaitu dari perwakilan, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Solear, Kecamatan Sepatan Timur, dan juga Kecamatan Cisauk.

Acara tersebut berlangsung penuh nuansa antusias dan di isi pemaparan dengan beberapa materi di dalam acara tersebut.

"PATBM ini suatu program yang digodok oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan dengan kegiatan ini untuk pencegahan dan respon cepat terhadap kekerasan," ungkap Drs. Siti Zahro M.si, Kasi DP3A.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan suatu kegiatan yang diadakan oleh Dinas DP3A Kab. Tangerag, pihaknya menjelaskan, sumber dana anggaran PATBM di Tahun 2017 sudah ditambahkan di Tahun 2018 setelah melakukan presentasi menghadap Bappeda Kab. Tangerang yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan anggaran yang dimana anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan PATBM tersebut.

"Dengan terselenggaranya acara ini semoga kedepan dapat menekan kasus kejahatan kekerasan terhadap anak dan juga perempuan yang dominan perlakuan pelecehan tubuh dan diharapakan juga kelibatan media massa dan melibatkan semua para stekholder dapat membantu mengsosialisasikan gerakan kegiatan ini agar tercapai dengan baik," imbuh M. Suaedi wakil bidang promosi perlindungan Anak Provinsi Banten.

Peserta lainnya yang berasal dari perwakilan 6 kecamatan seperti para Lurah, Bhabinkamtibas, Babinsa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama hingga Pelajar.


“Diharapkam pelatihan tersebut semua unsur pemerintah dan para tokoh dapat bersatu dan bahu-membahu memberikan sosialisasi ke masyarakat agar dapat membangun moril dan memberikan nasehat yang baik kepada anak-anak, sehingga kelak berakhlak mulia,” pungkasnya.

Reporter : sukron
Anggota TNI Tinggalkan Anak Istri Demi Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Anggota TNI Tinggalkan Anak Istri Demi Kesejahteraan Rakyat Indonesia

MITRAPOL.com - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya dalam hal ini Rakyat Indonesia.



Dalam pelaksanaannya, TMMD diprioritaskan masuk ke wilayah pedesaan yang miskin dan tertinggal, terpencil dan terisolir, berada di perbatasan atau pulau-pulau kecil terluar, desa kumuh atau wilayah yang memang sama sekali belum tersentuh oleh pembangunan, termasuk daerah yang sedang atau habis dilanda bencana.

TMMD yang dulunya dikenal dengan sebutan ABRI Masuk Desa (AMD) telah berjalan dari tahun 1980. Sejak berpisahnya POLRI dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kegiatan AMD secara otomatis berubah nama menjadi TMMD. Adapun manfaat dari kegiatan ini telah banyak dirasakan oleh Rakyat Indonesia. TMMD dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan dan berada jauh dari pusat keramaian kota.

Melalui TMMD, hubungan antara TNI dengan Rakyat pun semakin solid. Pasalnya, dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, TMMD selalu melibatkan masyarakat, baik itu selama pengerjaan sasaran fisik maupun kegiatan non fisik yang menjadi Program utama dalam kegiatan Bhakti TNI ini. Seperti halnya saat dilokasi pembangunan Jembatan Kanal "C" di desa Pante Rambong kecamatan Pante Bidari kabupaten Aceh Timur, kamis (19/4/2018). Memasuki istirahat siang, masyarakat yang ikut bergotong-royong dalam pembangunan infrastruktur desa ini terlihat mencair bersama anggota TNI yang tergabung dalam Satuan Penugasan (Satgas) TMMD Kodim 0104/Aceh Timur.

Menurut Ridwan salah satu warga desa Pante Rambong, kehadiran TNI ditengah-tengah masyarakat selama TMMD diselenggarakan membuat warga tidak kaku lagi dengan sosok tegap TNI. Bahkan menurutnya, TNI sudah menjadi sahabat dan mitra kerja yang baik hingga saat ini.

"Apalagi kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat kecil seperti kami, sehingga membuat TNI semakin dihormati dikalangan masyarakat," ungkapnya.


"Kami salut dengan TNI, mereka tinggalkan anak dan istri hanya untuk menjalankan tugas yang mulia, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia", pungkas Ridwan.

Reporter : zulkifli
Warga Desa Pante Rambong Rasakan Manfaat TMMD ke 101

Warga Desa Pante Rambong Rasakan Manfaat TMMD ke 101

MITRAPOL.com - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-101 semakin dirasakan manfaatnya oleh warga, sejak dibukanya kegiatan Bhakti TNI ini, masyarakat bisa menggunakan lapangan yang sebelumnya digunakan saat upacara pembukaan TMMD di desa Pante Rambong Kecamatan Pante Bidari beberapa waktu lalu, untuk bermain sepak bola.



Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang disukai berbagai kalangan di seluruh belahan dunia, termasuk warga desa Pante Rambong.

Seperti halnya disampaikan oleh Ketua olah raga desa Pante Rambong Ridwan (Malaria) Ia menerangkan, sebelum masuknya TMMD di desa mereka, lapangan ini tak pernah lagi digunakan oleh warga untuk berolah raga, khususnya Sepak Bola.

"Hal ini dikarenakan tak adanya perawatan pada Lapangan Bola ini, sehingga lapangan tak ubahnya seperti semak belukar yang penuh ditumbuhi ilalang hingga setinggi lutut. Alhasil, lapangan tidak lagi berfungsi sebagai sarana olahraga, namun digunakan hanya untuk tempat gembala ternak seperti sapi dan kambing," ungkap Ridwan lagi.

Amatan langsung Reporter mitrapol.com di lapangan Sejak masuknya TMMD, anggota TNI mulai menyisihkan waktu untuk membersihkan tempat ini, apalagi akan digunakan sebagai tempat upacara pembukaan TMMD ke 101, Rumput-rumput ilalang pun dibabati menggunakan mesin, sehingga lapangan kembali menjadi bersih dan rapih.


"Setelah dibukanya TMMD, lapangan ini tak pernah kosong. Setiap sore, ada saja warga yang menyempatkan diri untuk berolahraga," ungkap Ketua olah raga desa Pante Rambong kepada mitrapol.com.

Reporter : zulkifli
Satgas TMMD Aceh Timur Rehap Rumah Salah Satu Warga

Satgas TMMD Aceh Timur Rehap Rumah Salah Satu Warga

MITRAPOL.com - Salmiah (35) tak lama lagi akan menempati rumahnya yang baru direhap TNI. Warga Desa Pante Rambong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur ini merupakan salah satu penerima bantuan rehap rumah gratis dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-101 yang diselenggarakan oleh Kodim 0104/Aceh Timur hingga saat ini, Kamis (19/4/2018).

Rumah Salmiah sebelum di rehap.

Seperti dijelaskan Danramil 21/Madat Kapten Inf Razak yang menjadi koordinator pelaksana bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Salmiah. Ia mengatakan, "kondisi perehapan rumah salmiah hingga saat ini sudah mencapai 95 persen. Mungkin hari ini atau besok sudah selesai semuanya," tandasnya.

"Kita sudah memasuki tahap finishing, pengecatan rumah sedang dikerjakan dan bagian teras di sekeliling rumah kita cor, biar kelihatan lebih bagus," imbuhnya.

Rumah Salmiah setelah di rehap.

Semoga Ibu Salmiah beserta anaknya merasa lebih nyaman tinggal di rumah yang layak huni, sehingga kehidupan mereka dapat lebih baik dan sejahtera, harap Danramil Madat tersebut.

Reporter : zulkifli

Thursday, April 19, 2018

Wakapolri Menyampaikan Kuliah Umum di Aula Ponpes Tazakka

Wakapolri Menyampaikan Kuliah Umum di Aula Ponpes Tazakka

MITRAPOL.com - Sebelum menyampaikan Kuliah Umum Wakapolri Komjen Pol. Drs. Syafruddin, M.Si.bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh RMI, Ormas Islam muhamadiah, FPA, TAZAKKA DMI, silaturahmi berlangsung di Aula Ponpes modern Tazakka Kecamatan Bandar Batang, Jawa Tengah, Selasa (17/4).



Wakapolri Komjen Pol. Drs. Syafruddin mengatakan umat islam bisa maju dan kemajuan peradaban islam modern bisa menjadi lokomotif dunia, tidak hanya di dominasi oleh negara di wilayah barat seperti Mesir Yaman dan syiria.

"Sebagai negera yang umatnya Islam terbesar di dunia dan pernah peradabanya maju, Indonesia harus bangkit dan harus menjadi ikon peradaban Islam yang maju," Kata Wakapolri.

Ia juga berharap alumni pondok pesantren bisa menjadi anggota Polri, dan ini sudah menjadi kebijakan Polri.

"Namun kami sudah menginstruksikan kepada seluruh Kapolda di Indonesia untuk jemput bola terhadap lulusan pesantren yang memiliki prestasi dan potensi," jelasnya.

Kendati demikian, Polri akan memberikan kemudahan bagi lulusan pondok pesantren terkait penerimaaan anggota Polri terkendala perbedaan nilai yang ditentukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Polri akan benahi aturan dan regulasi bagi lulusan Pondok Pesantren yang mau masuk polisi , karena tahun depan rekrutmen akan bertambah besar,” paparnya.

Dalam hal ini Polri menginginkan lulusan dari Pondok pesantren yang menjadi anggota Polri bertujuan untuk memajukan negara.

“Karena sebuah negara untuk menjadi bangsa yang maju, stabilias keamanan harus terjamin, dan untuk menjaga stabilitas keamanan yaitu jumlah rasio penduduk sesuai dengan jumlah petugas Kepolisian. Terkait perbedaan nilai, kami akan usahakan,” jelasnya.

Ia menambahkan sesuai dengan visi misi Dewan Masjid Indonesia yaitu memakmurkan Masjid, "oleh karena itu memakmurkan Masjid harus ada pemberdayaan ekonomi masjid, sehingga ada kesejahteraan umat akan bisa tercapai,” imbuhnya.

Reporter : irul
 Musdes Penetapan TPK Desa Cirinten Berjalan Lancar

Musdes Penetapan TPK Desa Cirinten Berjalan Lancar

MITRAPOL.com - Musyawarah Desa (Musdes) Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak berjalan lancar yang dilaksanakan pada. Kamis (19/04/2018), pukul 10 : 00 Wib sampai selesai.



Musdes juga dihadiri Camat, Sekmat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ekbang, Pendamping Desa, BPD, LPM, Karangtaruna, RT RW, dan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan tersebut dalam rangka penetapan dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2018, yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berbasis padat karya.

Dalam sela-sela acara Ketua TPK terpilih Ubri mengatakan dirinya siap mengemban amanah yang sangat berat menjadi seorang ketua tim dalam mengelola kegiatan yang di danai oleh dana desa.

Ia berharap dengan terpilihnya menjadi ketua TPK menjadikan motivasi yang besar buat dirinya dalam membangun desa menjadi desa yang mandiri dan bermartabat.

Saksikan Videonya Disini

Kepala Desa Cirinten Niptahudin, saat sambutan didepan puluhan warga masyarakat Desa Cirinten, memaparkan dirinya sangat apresiasi dengan terpilih dan ditetapkan nya TPK Desa Cirinten Tahun 2018.

Sementara pendamping Desa Ikwat Tere mengatakan, Ia berharap TPK bisa menjalankan pembangunan yang bisa bersinergi dengan semua unsur kalangan masyarakat yang bisa berdampak positif terhadap kemajuan desa khususnya desa cirinten.

Ditempat terpisah Ekbang Kecamatan Cirinten Erlan mengatakan, TPK lama yang terpilih dan ditetapkan kembali pada 2018 harus lebih memahami betul Petunjuk Teknis Oprasional (PTO).


“Semua itu agar pembangunan di Desa Cirinten mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk menghindari jumlah pengangguran di Desa Cirinten dalam rangka program pola padat karya tunai," ungkapnya.

Reporter : aan